Politik, Birokrasi dan Pembangunan

DESKRIPSI BUKU

Penulis:  Mohtar Mas’oed

Penerbit : Pustaka Pelajar

Kota : Yogyakarta

Tahun: 2003

Halaman : 196

Nomor Panggil : 320 MAS

Lokasi : Perpustakaan Umum Magetan

Buku ini memuat kumpulan tulisan yang dipadukan dengan tema sentral masalah pemberdayaan rakyat sebagai tujuan pokok pembangunan dan tantangan serta dilema yang dihadapinya.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, tema besar buku ini dijabarkan lagi menjadi beberapa kelompok bahasan. Dimulai dengan identifikasi persoalan politik pembangunan dan dilema-dilema yang dilingkupinya.  Kemudian mengulas mengenai hambatan utama pemberdayaan rakyat terutama datang dari karakteristik birokrasi dan aparat negara yang lebih mengutamakan tujuan pertumbuhan ekonomi. Dilanjutkan dengan beberapa pengalaman dari negara-negara dunia ketiga lainnya. Dan ditutup dengan mengupas penyakit pembangunan, utamanya kemiskinan dan korupsi.

Yang bertarung dalam arena politik di indonesia selama ini adalah antara pendukung “ekonomi sebagai panglima” melawan “politik sebagai panglima”. Sementara pendekatan “moral sebagai panglima” yang menegaskan pemerataan sebagai persoalan utama justru tidak banyak memperoleh dukungan politik.

Pemerintah Orde Baru bisa mempertahankan mekanisme kerjanya yang cenderung bersifat “dirigeste”, yaitu menekankan kendali pemerintah atas proses ekonomi. Privatisasi dan deregulasi yang berlangsung tidak mampu merubah banyak konteks sosio-politik yang melatarbelakangi lingkungan ekonomi itu. Arena ekonomi politik Indonesia masih diwarnai oleh ideologi merkantilis dengan struktur patrimonial yang memelihara para “rent-seekers”.

Penetrasi negara dalam kehidupan desa berjalan sangat efektif. Selama Orde Baru antara lain karena dua hal. Pertama, dukungan jaringan administrasi teritorial militer sejajar dengan jaringan administrasi teritorial sipil. Kedua sistem perwakilan  kepentingan, yang menghubungkan negara dan masyarakat melalui jaringan organisasi-organisasi fungsional non-ideologis, yang dalam literatur disebut sebagai “korporatisme negara”

Berdasar perspektif yang melihat korupsi sebagai salah satu bentuk pengaruh yang diterapkan warga masyarakat terhadap pejabat pemerintahannya bisa disimpulkan bahwa korupsi merupakan bagian integral dari bekerjanya sistem politik. Korupsi bukanlah tindakan yang patologis. Ia selalu ada dalam setiap masyarakat. Bahkan dalam beberapa masyarakat tertentu adanya korupsi itulah yang membuat pemerintahannya tetap bisa memerintah dan tidak pecah belah.

Penelitian James Scott menunjukkan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik, (1)kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit; (2) perbedaan antar-elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan isu kebijakan, umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya.

Buku bersubyek politik ini salah satu literatur menarik di Perpustakaan Umum Magetan. Ayo berkunjung …

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *